Siwalan, 7 Oktober 2026 - Sekolah seharusnya menjadi tempat bagi anak untuk belajar, bertumbuh, berteman, mengembangkan potensi, sekaligus merasa aman. Namun kenyataannya, perundungan atau bullying masih menjadi persoalan yang terus muncul di dunia pendidikan.
Perundungan bukan sekadar persoalan anak yang “bercanda terlalu jauh”. Ejekan, penghinaan, pengucilan, penyebaran rumor, pemalakan, kekerasan fisik hingga perundungan melalui media sosial dapat meninggalkan dampak panjang terhadap korban, baik secara fisik maupun psikologis.
Data terbaru menunjukkan bahwa persoalan ini masih jauh dari selesai.
Salah satu data terbaru datang dari Programme for International Student Assessment (PISA) 2025 yang dirilis OECD pada September 2026.
Dalam survei tersebut, 24 persen siswa Indonesia melaporkan menjadi korban setidaknya satu bentuk bullying beberapa kali dalam sebulan atau lebih. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara OECD yang mencapai 20 persen.
PISA 2025 juga menunjukkan bahwa prevalensi bullying di Indonesia meningkat dibandingkan PISA 2022. Menurut OECD, kenaikan tersebut terjadi di sebagian besar negara peserta PISA 2025. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah kembalinya interaksi tatap muka secara penuh setelah periode pembelajaran selama pandemi COVID-19 yang sebelumnya membatasi kesempatan terjadinya perundungan secara langsung.
Masalah juga tidak berhenti di lingkungan sekolah secara fisik. Sebanyak 7 persen siswa Indonesia melaporkan bahwa informasi yang membuat mereka tidak nyaman tentang dirinya dipublikasikan secara daring tanpa persetujuan, setidaknya beberapa kali dalam sebulan. Siswa yang mengalami bentuk cyberbullying tersebut rata-rata memperoleh skor sains 18 poin lebih rendah dibandingkan teman-temannya.
Angka tersebut menunjukkan bahwa bullying bukan persoalan kecil atau kejadian yang dapat dianggap sebagai bagian normal dari masa sekolah.
Rabu, 7 Oktober 2026
Data pengaduan dan pemantauan di Indonesia memberikan gambaran lain.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), sebagaimana dikutip dalam laporan Ombudsman RI, mencatat sedikitnya 233 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan hanya pada Januari–Maret 2026. Ombudsman menyoroti bahwa perundungan dapat berbentuk kekerasan fisik, verbal maupun psikologis dan sering kali berkaitan dengan lemahnya pengawasan di lingkungan sekolah.
Sementara itu, data yang dihimpun JPPI untuk periode 2020–2025 menunjukkan jumlah kasus kekerasan di satuan pendidikan yang tercatat meningkat dari 91 kasus pada 2020, 142 kasus pada 2021, 194 kasus pada 2022, 285 kasus pada 2023, 573 kasus pada 2024, menjadi 641 kasus pada 2025. Data tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan di satuan pendidikan, sehingga tidak seluruhnya merupakan kasus bullying.
Karena itu, angka tersebut sebaiknya dipahami sebagai gambaran mengenai persoalan kekerasan di lingkungan pendidikan secara keseluruhan, bukan sebagai jumlah korban bullying saja.
Di sisi lain, KPAI mencatat bahwa sepanjang 2025 terdapat 2.031 kasus pelanggaran hak anak dengan 2.063 anak sebagai korban berdasarkan pengaduan yang masuk. Persoalan pendidikan, kekerasan fisik dan psikis, serta kekerasan di ruang digital termasuk di antara persoalan yang masih menjadi perhatian dalam sistem perlindungan anak.
Pertanyaan pentingnya bukan hanya berapa banyak kasus bullying, tetapi mengapa perundungan terus berulang meskipun berbagai aturan dan kampanye telah dilakukan?
Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan.
Salah satu masalah terbesar adalah anggapan bahwa mengejek, memberikan julukan yang merendahkan, mempermalukan teman atau mengucilkan seseorang hanyalah bentuk bercanda.
Padahal, sebuah candaan tidak lagi dapat dianggap sebagai candaan ketika membuat orang lain takut, tertekan, kehilangan rasa percaya diri atau merasa tidak aman.
Kalimat seperti “namanya juga anak-anak”, “cuma bercanda” atau “biar kuat mentalnya” justru dapat membuat korban semakin sulit mendapatkan pertolongan.
Dalam beberapa lingkungan pendidikan, hubungan senior dan junior masih dapat disalahgunakan untuk menunjukkan kekuasaan.
Kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, misalnya, seharusnya menjadi sarana mengenalkan budaya positif dan lingkungan belajar. Bukan menjadi ruang untuk mempermalukan, mengintimidasi atau memberikan hukuman yang tidak mendidik.
KPAI pada 2025 juga secara tegas mengingatkan agar MPLS tidak menjadi tempat pembenaran kekerasan dengan alasan kedisiplinan.
Banyak korban bullying memilih diam karena takut masalah menjadi lebih besar, khawatir dianggap lemah, takut mendapatkan balasan dari pelaku atau merasa tidak akan dipercaya.
Ketika laporan tidak mendapatkan respons yang baik, korban semakin merasa bahwa tidak ada tempat yang aman untuk bercerita.
Karena itu, keberadaan saluran pengaduan saja tidak cukup. Anak harus mengetahui bahwa ketika mereka berbicara, mereka akan didengarkan, dilindungi dan ditindaklanjuti secara serius.
Bullying sering terjadi di tempat atau waktu yang luput dari pengawasan, seperti halaman sekolah, toilet, perjalanan pulang, lingkungan sekitar sekolah hingga grup percakapan dan media sosial.
KPAI pada 2025 menyoroti sejumlah faktor yang berkaitan dengan kekerasan di satuan pendidikan, antara lain budaya disiplin keras, keterbatasan konselor atau tenaga kesehatan jiwa, belum optimalnya SOP pelaporan dan penanganan serta lemahnya pengawasan antara sekolah, keluarga dan pemerintah daerah.
Dahulu bullying mungkin berhenti ketika seorang anak meninggalkan sekolah. Sekarang kondisinya berbeda.
Dengan telepon genggam dan media sosial, penghinaan, penyebaran foto atau video, komentar merendahkan, penyebaran rumor dan pengucilan dapat terus berlangsung setelah jam sekolah berakhir.
Kemendikdasmen pada 2026 juga menyoroti semakin pentingnya perlindungan anak dari cyberbullying dan menempatkan sekolah, keluarga, masyarakat serta media sosial sebagai bagian dari ekosistem perlindungan anak.
Bullying dapat meninggalkan dampak yang jauh lebih panjang daripada kejadian itu sendiri.
Korban dapat mengalami rasa takut pergi ke sekolah, kehilangan kepercayaan diri, menarik diri dari pergaulan, sulit berkonsentrasi, mengalami gangguan tidur, penurunan prestasi belajar hingga masalah kesehatan mental.
OECD dalam kajian tentang bullying menegaskan bahwa perundungan, baik secara langsung maupun daring, merupakan penghambat pendidikan yang inklusif dan berkualitas serta dapat berdampak pada kesejahteraan siswa dan lingkungan sekolah secara lebih luas.
Oleh sebab itu, korban tidak cukup hanya diberi nasihat untuk “melupakan kejadian”. Mereka membutuhkan dukungan, rasa aman dan bila diperlukan mendapatkan pendampingan profesional.
Mengurangi bullying membutuhkan perubahan dari seluruh ekosistem pendidikan. Tidak cukup hanya meminta korban berani melapor atau menghukum pelaku setelah kejadian.
Sekolah harus memiliki sikap yang jelas bahwa kekerasan dan perundungan bukan bagian dari pendidikan.
Aturan harus diketahui siswa, guru, tenaga kependidikan dan orang tua. Penanganan juga harus dilakukan secara konsisten, adil dan tidak mempermalukan anak.
Guru, wali kelas, guru BK dan tenaga kependidikan perlu mengenali perubahan perilaku anak.
Anak yang tiba-tiba menjadi pendiam, enggan sekolah, prestasinya menurun, sering menyendiri atau menunjukkan perubahan emosi tidak selalu sedang “malas” atau “nakal”. Bisa saja ada masalah yang sedang dihadapi.
Anak harus memiliki beberapa pilihan untuk meminta pertolongan, tidak hanya melalui satu orang.
Saluran pengaduan dapat berupa guru BK, wali kelas, guru yang dipercaya, kotak pengaduan maupun mekanisme digital yang aman.
Yang paling penting adalah kerahasiaan, kecepatan respons dan perlindungan terhadap korban dari tindakan balasan.
Pencegahan bullying tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada sekolah.
Orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka dengan anak. Tanyakan bagaimana kondisi mereka di sekolah, dengan siapa mereka berteman, apakah ada hal yang membuat mereka takut atau tidak nyaman.
Data PISA 2025 menunjukkan bahwa hanya 36 persen siswa Indonesia yang melaporkan berdiskusi dengan orang tua atau wali mengenai masalah yang mereka hadapi di sekolah setidaknya setiap minggu. Angka tersebut turun dibandingkan 48 persen pada PISA 2022.
Pendidikan karakter tidak cukup berupa slogan atau materi di kelas.
Anak perlu dilatih untuk menghargai perbedaan, mengelola emosi, menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, berempati dan berani membela teman yang menjadi korban.
Teman sebaya juga memiliki peran besar. Saksi bullying jangan ikut menertawakan atau merekam kejadian. Mereka dapat menjadi orang pertama yang membantu korban mencari pertolongan.
Anak perlu memahami bahwa apa yang dilakukan di internet juga memiliki dampak nyata.
Menyebarkan foto teman tanpa izin, membuat akun untuk mempermalukan seseorang, menyebarkan rumor, mengedit foto untuk menghina atau mengajak orang lain mengucilkan seseorang bukan sekadar aktivitas di dunia maya.
Itu dapat menjadi bagian dari perundungan dan dapat menimbulkan dampak serius bagi korban.
Penanganan bullying tidak boleh hanya berfokus pada hukuman.
Korban membutuhkan perlindungan dan pemulihan. Sementara itu, pelaku juga perlu mendapatkan pembinaan untuk memahami dampak perbuatannya, memperbaiki perilaku dan bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
Jika terdapat unsur pelanggaran hukum atau kekerasan serius, penanganan harus dilakukan melalui mekanisme yang sesuai.
Upaya membangun sekolah bebas kekerasan juga diperkuat melalui Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.
Regulasi tersebut secara resmi mencabut Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dan memperluas pendekatan perlindungan anak. Budaya sekolah aman dan nyaman tidak hanya berkaitan dengan pencegahan kekerasan, tetapi juga mencakup perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis, keamanan sosial-kultural, serta keamanan dan keadaban digital.
Pendekatan yang digunakan menekankan prinsip humanis, komprehensif dan partisipatif, sehingga tanggung jawab menciptakan sekolah yang aman tidak hanya berada di tangan kepala sekolah atau guru, tetapi melibatkan murid, orang tua, masyarakat dan pihak terkait lainnya.
Ini menjadi langkah penting, tetapi keberhasilan sebuah kebijakan pada akhirnya sangat bergantung pada pelaksanaannya dalam kehidupan sekolah sehari-hari.
Salah satu pelajaran penting dari berbagai kasus bullying adalah bahwa tindakan sering kali baru mendapatkan perhatian besar setelah video kejadian beredar luas di media sosial.
Padahal, perlindungan terhadap anak seharusnya dimulai jauh sebelum sebuah kasus menjadi viral.
Sekolah perlu mengetahui titik-titik rawan, mendengar suara siswa, memantau perubahan perilaku, memperkuat komunikasi dengan keluarga dan menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah digunakan.
Masyarakat juga perlu berhenti menjadikan video bullying sebagai tontonan atau bahan hiburan. Membagikan ulang rekaman kekerasan dapat memperpanjang penderitaan korban dan membuat kejadian tersebut semakin sulit dilupakan.
Data terbaru memang menunjukkan bahwa bullying masih menjadi persoalan serius. Namun angka-angka tersebut seharusnya tidak membuat kita hanya sibuk mencari siapa yang salah.
Yang jauh lebih penting adalah membangun sistem yang mampu mencegah, mendeteksi dan menangani perundungan sebelum berkembang menjadi kekerasan yang lebih berat.
Sekolah bukan tempat untuk menguji seberapa kuat seorang anak menerima penghinaan. Sekolah adalah tempat untuk belajar dan bertumbuh.
Karena itu, setiap anak berhak datang ke sekolah tanpa rasa takut, belajar tanpa ancaman, berteman tanpa diskriminasi dan pulang ke rumah tanpa membawa luka yang tidak terlihat.
Menghentikan bullying bukan hanya tugas guru. Ini adalah tanggung jawab bersama—sekolah, keluarga, teman sebaya, masyarakat dan seluruh lingkungan di sekitar anak.
Jika menemukan atau mengalami perundungan, jangan memilih diam. Ceritakan kepada orang dewasa yang dipercaya dan cari bantuan sedini mungkin. Semakin cepat sebuah masalah dikenali dan ditangani, semakin besar peluang untuk mencegah dampak yang lebih berat.
Siwalan, 31 Juli 2026 – Puskesmas Siwalan menyelenggarakan kegiatan Pertemuan Lintas Sektoral sebagai upaya memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan kesehatan di wilayah Kecamatan Siwalan. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), pemerintah desa, lintas sektor, organisasi kemasyarakatan, kader kesehatan, serta berbagai mitra yang selama ini berperan aktif dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Siwalan.
Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk menyampaikan capaian program kesehatan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan, membahas berbagai tantangan di lapangan, sekaligus menyusun langkah bersama guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Dalam paparannya, Kepala Puskesmas Siwalan menyampaikan perkembangan pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Pelaksanaan CKG di wilayah kerja Puskesmas Siwalan dilakukan baik di dalam gedung maupun di luar gedung melalui berbagai pendekatan pelayanan, seperti Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP), sekolah, pondok pesantren, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), organisasi perangkat daerah, serta kegiatan pelayanan kesehatan di desa-desa. Hingga akhir Juni 2026, program ini telah menjangkau ribuan masyarakat dari berbagai kelompok sasaran, mulai dari bayi baru lahir, balita, usia sekolah, dewasa hingga lanjut usia. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan cakupan pelayanan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.
Dalam diskusi juga disampaikan berbagai tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan CKG, di antaranya masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, terbatasnya partisipasi sasaran di Posyandu, adanya penduduk usia produktif yang merantau, perlunya peningkatan ketepatan pelaporan melalui aplikasi ASIK, serta kebutuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang memadai. Untuk menjawab tantangan tersebut, Puskesmas Siwalan mengajak seluruh pemerintah desa, kader kesehatan, serta lintas sektor agar terus berperan aktif dalam menggerakkan masyarakat mengikuti kegiatan pemeriksaan kesehatan di wilayah masing-masing.
Selain membahas capaian CKG, pertemuan ini juga memaparkan inovasi Penemuan Kasus Tuberkulosis (TB) melalui Tracing TB Terintegrasi Cek Kesehatan Gratis. Program ini bertujuan mempercepat pelacakan kontak serumah dan kontak erat penderita TB, meningkatkan penemuan kasus baru, memperluas pemberian terapi pencegahan TB, sekaligus mengintegrasikan kegiatan tracing dengan pelayanan CKG secara sistematis. Melalui kolaborasi antara Puskesmas, rumah sakit, kader kesehatan, pemerintah desa, dan lintas sektor lainnya, diharapkan penemuan kasus TB dapat dilakukan lebih cepat sehingga penularan penyakit dapat ditekan sejak dini.
Materi berikutnya membahas pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Tahun 2026. Pada bulan Agustus, kegiatan BIAS akan memberikan imunisasi kepada siswa kelas 1 berupa vaksin MR (Campak Rubella) serta siswi kelas 5 berupa vaksin HPV. Program ini merupakan salah satu bentuk perlindungan kesehatan anak sekolah agar terhindar dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, sekaligus mendukung terwujudnya generasi yang sehat dan berkualitas.
Pertemuan lintas sektor juga menjadi sarana sosialisasi mengenai implementasi Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024. Dalam pemaparan dijelaskan bahwa Posyandu kini memiliki peran lebih luas sebagai bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mendukung enam bidang pelayanan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta bidang sosial. Meskipun terdapat penguatan fungsi Posyandu di berbagai bidang, pelayanan kesehatan melalui Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) tetap berjalan sebagaimana selama ini dan tetap melayani seluruh siklus hidup masyarakat mulai dari bayi hingga lanjut usia.
Melalui forum ini, seluruh peserta juga berdiskusi mengenai pentingnya keterlibatan lintas sektor dalam mendukung berbagai program kesehatan. Sinergi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, institusi pendidikan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, kader kesehatan, serta berbagai mitra lainnya dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sekaligus mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkelanjutan.
Sebagai bentuk nyata dukungan terhadap penyelenggaraan program kesehatan di wilayah Kecamatan Siwalan, kegiatan diakhiri dengan penandatanganan Komitmen Bersama Lintas Sektor Puskesmas Siwalan. Penandatanganan komitmen ini menjadi simbol kesepakatan seluruh unsur lintas sektor untuk terus memperkuat koordinasi, meningkatkan kolaborasi, serta bersama-sama mendukung seluruh program kesehatan demi mewujudkan masyarakat Kecamatan Siwalan yang sehat, mandiri, dan berkualitas.
Puskesmas Siwalan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh unsur lintas sektor yang telah hadir serta memberikan dukungan dalam kegiatan ini. Diharapkan semangat kebersamaan dan komitmen yang telah dibangun dapat terus diwujudkan dalam berbagai aksi nyata di lapangan sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin optimal dan target pembangunan kesehatan di Kecamatan Siwalan dapat tercapai dengan baik.
Sabtu, 1 Agustus 2026
Siwalan – Sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan remaja sekaligus menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan peduli terhadap kesehatan fisik maupun mental, Puskesmas Siwalan melaksanakan kegiatan Pelita Tumbuh (Pendampingan Layanan Psikologis dan Tumbuh Kembang Anak Sekolah) pada Senin, 27 Juli 2026 bertempat di SMPN 1 Siwalan.
Kegiatan yang merupakan bagian dari Program Kesehatan Jiwa Anak Sekolah ini diprakarsai oleh Intani Rahmadhani selaku penanggung jawab program. Acara dimulai pukul 09.00 WIB dan diikuti oleh 36 peserta yang terdiri atas Guru Bimbingan Konseling (BK), Wakil Kepala Sekolah, serta perwakilan siswa. Kegiatan dibuka oleh Ibu Tifany Ratnasari, S.Pd, guru SMPN 1 Siwalan, dan turut dihadiri oleh Kepala Sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan layanan kesehatan di lingkungan sekolah.
Materi disampaikan oleh dr. Asit Widyastuti bersama Intani Rahmadhani, yang memberikan edukasi mengenai pentingnya kesehatan jiwa remaja, tumbuh kembang anak usia sekolah, serta pembentukan First Aider sebagai garda terdepan dalam memberikan pertolongan pertama, khususnya pada kondisi kedaruratan psikologis di lingkungan sekolah.
Dalam kegiatan ini, tim First Aider Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis secara resmi telah disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala SMPN 1 Siwalan. Pembentukan tim ini menjadi langkah nyata sekolah dalam memperkuat sistem perlindungan dan dukungan bagi seluruh warga sekolah, terutama dalam menghadapi berbagai permasalahan kesehatan mental yang dapat dialami oleh peserta didik.
First Aider di sekolah memiliki peran penting dalam memberikan respons awal ketika ditemukan siswa atau warga sekolah yang mengalami tekanan psikologis, krisis emosional, maupun kondisi kedaruratan lainnya. Kehadiran tim ini diharapkan mampu memberikan pertolongan awal, menenangkan korban, mencegah kondisi menjadi lebih berat, serta menghubungkan siswa dengan tenaga kesehatan atau layanan profesional apabila diperlukan. Selain itu, First Aider juga berperan dalam memberikan respons cepat terhadap kondisi kegawatdaruratan fisik sebelum mendapatkan penanganan medis lanjutan.
Melalui inovasi Pelita Tumbuh, Puskesmas Siwalan mengembangkan pendekatan pelayanan kesehatan remaja yang lebih komprehensif. Program ini tidak hanya berfokus pada penanganan masalah kesehatan ketika sudah terjadi, tetapi juga mengedepankan upaya promotif dan preventif melalui edukasi, deteksi dini faktor risiko, serta pemberdayaan kader kesehatan sekolah.
Program ini bertujuan meningkatkan derajat kesehatan remaja melalui pelayanan kesehatan yang terintegrasi, edukasi berkelanjutan, skrining kesehatan, konseling, serta pelibatan aktif kader sebaya sebagai pendidik dan pendamping bagi teman-temannya. Sasaran program meliputi siswa SMP dan SMA sederajat, guru UKS, kader sebaya (peer educator), serta orang tua atau wali siswa sehingga tercipta dukungan kesehatan yang menyeluruh.
[Gambar] [Gambar]
[Gambar][Gambar]
Pelaksanaan program diawali dengan tahap persiapan melalui koordinasi antara Puskesmas, pihak sekolah, pemerintah desa, dan pihak terkait lainnya. Selanjutnya dilakukan pembentukan Tim Posyandu Remaja Sekolah, seleksi serta pelatihan kader remaja, penyusunan jadwal kegiatan rutin setiap bulan, hingga penyediaan sarana dan media edukasi yang mendukung proses pembelajaran kesehatan di sekolah.
Pada tahap pelaksanaan, kegiatan Posyandu Remaja menggunakan sistem 5 meja pelayanan. Meja pertama melayani registrasi dan absensi peserta. Meja kedua digunakan untuk pemeriksaan antropometri seperti pengukuran tinggi badan, berat badan, Indeks Massa Tubuh (IMT), lingkar lengan atas bila diperlukan, serta pemeriksaan tekanan darah. Meja ketiga difokuskan pada skrining kesehatan meliputi pemeriksaan anemia (Hb), status gizi, kesehatan reproduksi, kesehatan mental, perilaku merokok, konsumsi alkohol dan NAPZA, serta aktivitas fisik. Selanjutnya pada meja keempat dilakukan konseling individu maupun kelompok oleh tenaga kesehatan bersama kader sebaya. Sementara pada meja kelima diberikan edukasi kesehatan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta rujukan apabila ditemukan masalah kesehatan yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
Berbagai materi edukasi diberikan kepada peserta, di antaranya mengenai gizi seimbang, pencegahan anemia melalui konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD), kesehatan reproduksi remaja, pencegahan stunting sejak usia remaja, kesehatan mental, bahaya merokok, alkohol dan NAPZA, pentingnya aktivitas fisik, pencegahan perundungan (bullying), hingga literasi kesehatan digital.
[Gambar][Gambar]
Agar penyampaian materi lebih menarik dan mudah dipahami oleh remaja, kegiatan dilaksanakan menggunakan berbagai metode seperti penyuluhan interaktif, diskusi kelompok kecil, edukasi sebaya (peer education), permainan edukatif, konseling individual, skrining kesehatan berkala, serta kampanye kesehatan melalui media sosial sekolah.
Sebagai bentuk pengendalian mutu program, monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap bulan dengan melihat berbagai indikator, antara lain persentase kehadiran siswa, cakupan skrining kesehatan, kepatuhan konsumsi Tablet Tambah Darah, jumlah kasus yang ditemukan dan dirujuk, peningkatan pengetahuan peserta melalui pre-test dan post-test, serta evaluasi terhadap kinerja kader Posyandu Remaja.
Melalui inovasi ini, Puskesmas Siwalan mengintegrasikan berbagai layanan kesehatan remaja dalam satu program yang berkesinambungan, mulai dari Posyandu Remaja di sekolah, kelas edukasi kesehatan, konseling psikologi dan kesehatan reproduksi, skrining anemia, status gizi dan kesehatan mental, pemantauan konsumsi Tablet Tambah Darah, dashboard pencatatan digital hasil skrining, hingga pelibatan kader sebaya sebagai pendidik dan pendamping.
Diharapkan, kehadiran Tim First Aider dan pelaksanaan Program Pelita Tumbuh mampu mewujudkan sekolah yang lebih aman, tanggap terhadap kondisi darurat, serta peduli terhadap kesejahteraan fisik, mental, dan sosial seluruh warganya. Dengan demikian, sekolah tidak hanya menjadi tempat untuk memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi lingkungan yang sehat, nyaman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal.
Selasa, 28 Juli 2026
Siwalan, 15 Juli 2026 - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat upaya pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk dalam bidang kesehatan jiwa. Salah satu inovasi yang kini dapat dimanfaatkan masyarakat adalah LOGIS (Layanan Online Psikolog Gratis), yaitu layanan konsultasi psikolog secara daring yang diberikan secara gratis bagi masyarakat.
Program LOGIS resmi diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada 2 Juli 2026 di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang. Kehadiran layanan ini diharapkan dapat menjadi salah satu pintu awal bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan dan melakukan deteksi dini terhadap berbagai persoalan psikologis.
LOGIS merupakan layanan konsultasi psikolog berbasis online yang memungkinkan masyarakat berkonsultasi dengan tenaga psikolog profesional tanpa harus datang langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan.
Layanan ini dihadirkan sebagai upaya mendekatkan akses pelayanan kesehatan jiwa kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan layanan secara daring, masyarakat yang terkendala jarak, waktu, maupun masih merasa malu atau takut untuk datang berkonsultasi secara langsung memiliki alternatif untuk mendapatkan pendampingan awal.
Konsultasi dilakukan secara privat dan ditangani oleh tenaga profesional. Apabila dari hasil konsultasi ditemukan kondisi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, masyarakat dapat diarahkan untuk memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan.
Layanan LOGIS dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Jawa Tengah yang memiliki persoalan atau membutuhkan tempat untuk berkonsultasi mengenai kondisi psikologis.
Persoalan yang berkaitan dengan kesehatan mental dapat dialami oleh siapa saja, baik anak-anak, remaja, orang dewasa maupun kelompok usia lanjut. Permasalahan tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti tekanan pekerjaan, masalah keluarga, kesulitan dalam hubungan sosial, stres, kecemasan, maupun persoalan yang dihadapi anak dan remaja.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan perhatian khusus terhadap persoalan kesehatan mental pada anak-anak dan pelajar, termasuk masalah stres dan perundungan atau bullying. Untuk memperluas jangkauan layanan, program LOGIS juga melibatkan sektor pendidikan dan Kementerian Agama.
Masyarakat dapat mengakses layanan LOGIS melalui aplikasi JNN Ext 2.
Adapun jadwal layanan yang diumumkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah:
Layanan tersebut didukung oleh psikolog profesional dari delapan rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Kesehatan mental merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan secara keseluruhan. Sama seperti kesehatan fisik, kondisi psikologis juga perlu diperhatikan dan mendapatkan penanganan ketika mulai mengganggu kehidupan sehari-hari.
Seseorang tidak harus menunggu sampai mengalami masalah yang berat untuk mencari bantuan. Ketika mulai merasa memiliki beban pikiran yang sulit diatasi, mengalami perubahan emosi yang mengganggu, kesulitan berkonsentrasi, mengalami tekanan berkepanjangan, atau menghadapi masalah yang terasa sulit diselesaikan sendiri, berkonsultasi dengan tenaga profesional dapat menjadi salah satu langkah yang tepat.
Konsultasi juga dapat membantu seseorang memahami kondisi yang sedang dialami serta menentukan langkah selanjutnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menempatkan LOGIS sebagai salah satu upaya untuk memperkuat deteksi dini persoalan kesehatan jiwa di masyarakat.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, hingga Triwulan I tahun 2026 tercatat sekitar 2,13 juta penduduk dewasa telah mengikuti skrining kesehatan jiwa melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Pada periode yang sama, sekitar 14.600 orang dengan gangguan jiwa tengah mendapatkan penanganan di puskesmas.
Data tersebut menunjukkan pentingnya upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi, skrining, konsultasi, serta pelayanan kesehatan jiwa.
Melalui LOGIS, masyarakat diharapkan tidak perlu menunggu persoalan psikologis berkembang menjadi masalah yang lebih berat sebelum mencari pertolongan.
Masih adanya anggapan bahwa berkonsultasi dengan psikolog hanya diperuntukkan bagi orang yang mengalami gangguan jiwa menjadi salah satu hambatan dalam pemanfaatan layanan kesehatan mental.
Padahal, berkonsultasi dengan psikolog dapat menjadi salah satu langkah untuk memahami diri, mengelola tekanan, maupun mencari solusi ketika menghadapi persoalan kehidupan.
Karena itu, masyarakat tidak perlu merasa malu atau takut untuk mencari bantuan. Meminta bantuan bukan berarti lemah. Justru mengenali masalah dan berani mencari pertolongan merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan diri.
LOGIS hadir sebagai salah satu pilihan layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat Jawa Tengah untuk mendapatkan konsultasi psikolog secara online dan gratis.
Kesehatan mental merupakan tanggung jawab bersama. Dukungan dari keluarga, sekolah, lingkungan kerja, masyarakat, serta tenaga kesehatan sangat diperlukan agar setiap orang dapat memiliki lingkungan yang aman untuk bercerita dan mendapatkan pertolongan.
Bagi masyarakat yang membutuhkan konsultasi psikologis, LOGIS dapat menjadi salah satu pintu awal untuk mendapatkan bantuan dari tenaga profesional.
Jangan menunggu masalah menjadi semakin berat. Jika membutuhkan tempat untuk bercerita dan berkonsultasi mengenai persoalan psikologis, manfaatkan layanan yang telah disediakan pemerintah dan jangan ragu untuk mencari bantuan profesional.
Sehat bukan hanya tentang tubuh yang sehat, tetapi juga tentang kesehatan jiwa.
Rabu, 15 Juli 2026
Siwalan, 8 Juli 2026 – Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) Tahap 1, Puskesmas Siwalan melalui Program Kesehatan Lingkungan kembali melaksanakan IKL Tahap 2 di SPPG Rembun 2, Desa Rembun, pada Rabu (8/7/2026) mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pembinaan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh aspek kesehatan lingkungan di lingkungan SPPG telah memenuhi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
Kegiatan dipimpin oleh Retnowati, Petugas Sanitasi Lingkungan Puskesmas Siwalan selaku penanggung jawab Program Kesehatan Lingkungan. Pelaksanaan inspeksi juga melibatkan tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan serta Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) yang turut melakukan pendampingan dan pemeriksaan teknis. Kehadiran berbagai pihak tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung terciptanya fasilitas penyelenggara pelayanan yang aman, sehat, dan memenuhi ketentuan kesehatan lingkungan.
Sebanyak 20 peserta yang terdiri dari pengelola serta petugas SPPG Rembun 2 mengikuti kegiatan ini. Seluruh peserta berpartisipasi aktif selama proses inspeksi berlangsung, mulai dari mendampingi tim saat melakukan peninjauan lapangan, memberikan informasi mengenai tindak lanjut hasil IKL Tahap 1, hingga mengikuti diskusi terkait berbagai rekomendasi yang masih perlu dipenuhi.
Inspeksi Kesehatan Lingkungan Tahap 2 dilaksanakan untuk mengevaluasi sejauh mana rekomendasi hasil IKL Tahap 1 telah ditindaklanjuti oleh pengelola SPPG. Selain melakukan pemeriksaan ulang terhadap berbagai aspek sanitasi lingkungan, kegiatan ini juga dilengkapi dengan pengambilan sampel makanan dan sampel air yang selanjutnya akan diperiksa di laboratorium. Pemeriksaan laboratorium menjadi salah satu tahapan penting dalam memastikan bahwa kualitas makanan yang disajikan serta sumber air yang digunakan memenuhi persyaratan kesehatan dan aman untuk dimanfaatkan dalam kegiatan operasional.
[Gambar] [Gambar]
Selama kegiatan berlangsung, tim inspeksi melakukan peninjauan secara menyeluruh terhadap berbagai komponen kesehatan lingkungan, meliputi kondisi bangunan, kebersihan area kerja, sanitasi dasar, fasilitas cuci tangan, pengelolaan sampah, sistem pembuangan air limbah, ventilasi, pencahayaan, penyimpanan bahan pangan, kebersihan peralatan, serta penerapan higiene personal oleh petugas. Seluruh aspek tersebut merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat sekaligus mencegah terjadinya risiko pencemaran maupun kontaminasi pangan.
Pengambilan sampel makanan dilakukan untuk mengetahui apakah makanan yang diproduksi memenuhi persyaratan keamanan pangan dari sisi mikrobiologi maupun parameter lain yang dipersyaratkan. Sementara itu, pengambilan sampel air bertujuan memastikan bahwa air yang digunakan dalam proses pengolahan makanan, pencucian peralatan, maupun kebutuhan sanitasi lainnya memiliki kualitas yang memenuhi standar kesehatan. Hasil pemeriksaan laboratorium nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah pembinaan maupun tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh pengelola SPPG.
Selain melakukan inspeksi dan pengambilan sampel, tim juga memberikan pembinaan kepada pengelola mengenai pentingnya penerapan higiene sanitasi secara konsisten dalam setiap tahapan kegiatan. Edukasi diberikan mengenai pengelolaan lingkungan yang baik, pemeliharaan sarana sanitasi, kebersihan area pengolahan makanan, serta pentingnya melakukan pengawasan secara rutin agar standar kesehatan tetap terjaga. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran seluruh petugas bahwa kesehatan lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kualitas pelayanan.
Berdasarkan hasil evaluasi lapangan, tim masih menemukan beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian dan penyempurnaan. Meskipun sejumlah rekomendasi dari IKL Tahap 1 telah mulai ditindaklanjuti, masih terdapat beberapa kekurangan yang harus segera diperbaiki agar seluruh persyaratan kesehatan lingkungan dapat dipenuhi secara menyeluruh. Temuan-temuan tersebut telah disampaikan kepada pengelola beserta rekomendasi teknis sebagai pedoman dalam melakukan perbaikan.
Proses pembinaan yang dilakukan dalam IKL Tahap 2 tidak hanya berorientasi pada penilaian, tetapi juga menekankan pentingnya pendampingan dan kerja sama. Tim dari Puskesmas Siwalan, Dinas Kesehatan, dan Labkesda memberikan berbagai masukan yang konstruktif agar pengelola mampu melakukan perbaikan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan. Dengan demikian, setiap kekurangan yang masih ada dapat segera diatasi tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang telah berjalan.
Pelaksanaan inspeksi ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pihak dalam menjaga kualitas kesehatan lingkungan. Lingkungan yang memenuhi standar sanitasi tidak hanya mendukung kelancaran operasional, tetapi juga menjadi salah satu faktor penting dalam melindungi kesehatan petugas serta masyarakat yang menerima manfaat dari pelayanan yang diberikan.
Puskesmas Siwalan berharap seluruh rekomendasi hasil IKL Tahap 2 dapat segera ditindaklanjuti oleh pengelola SPPG Rembun 2. Perbaikan terhadap sarana, prasarana, maupun penerapan prosedur higiene sanitasi diharapkan dapat dilakukan sesegera mungkin sehingga seluruh persyaratan kesehatan lingkungan dapat dipenuhi secara optimal. Hasil pemeriksaan sampel makanan dan sampel air dari laboratorium nantinya juga akan menjadi bahan evaluasi lanjutan dalam menentukan langkah pembinaan berikutnya.
[Gambar] [Gambar]
Melalui kegiatan Inspeksi Kesehatan Lingkungan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, Puskesmas Siwalan terus berupaya meningkatkan mutu kesehatan lingkungan di wilayah kerjanya. Sinergi antara Puskesmas, Dinas Kesehatan, Laboratorium Kesehatan Daerah, serta pengelola SPPG diharapkan mampu menciptakan fasilitas yang memenuhi standar kesehatan, mendukung keamanan pangan, serta memberikan pelayanan yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Rabu, 8 Juli 2026
Siwalan, 2 Juli 2026 – Puskesmas Siwalan melalui Program Kesehatan Lingkungan (Kesling) terus berkomitmen mendukung terciptanya lingkungan yang sehat pada setiap fasilitas pelayanan masyarakat. Salah satu bentuk komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) Tahap 1 di SPPG Rembun 2 yang berlokasi di Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, pada Kamis, 2 Juli 2026, mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai.
Kegiatan ini menjadi bagian dari proses pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan untuk memastikan bahwa seluruh sarana, prasarana, serta aktivitas operasional di lingkungan SPPG telah memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan lingkungan yang memenuhi standar kesehatan, diharapkan penyelenggaraan pelayanan dapat berjalan secara aman, nyaman, higienis, dan mampu memberikan perlindungan bagi petugas maupun masyarakat sebagai penerima manfaat.
Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Retnowati, Petugas Sanitasi Lingkungan Puskesmas Siwalan selaku penanggung jawab Program Kesehatan Lingkungan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan juga mendapat pendampingan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, yang dihadiri oleh Ida Fariani, SKM dan R. Maxon, SKM. Kehadiran tim dari Dinas Kesehatan merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan Puskesmas dalam melakukan pembinaan terhadap fasilitas pelayanan agar mampu memenuhi standar kesehatan lingkungan secara optimal.
Sebanyak delapan orang dari SPPG Rembun 2 mengikuti kegiatan inspeksi ini. Seluruh peserta berpartisipasi aktif selama proses pemeriksaan berlangsung, mulai dari mendampingi tim saat melakukan peninjauan lapangan hingga berdiskusi mengenai berbagai aspek yang masih memerlukan penyempurnaan. Pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan ini tidak hanya berupa pemeriksaan, tetapi juga pembinaan dan konsultasi agar setiap rekomendasi yang diberikan dapat dipahami dengan baik dan mudah diterapkan.
Inspeksi Kesehatan Lingkungan merupakan salah satu kegiatan penting dalam upaya pencegahan risiko kesehatan yang dapat timbul akibat kondisi lingkungan yang kurang memenuhi syarat. Melalui kegiatan ini, petugas melakukan identifikasi terhadap berbagai komponen kesehatan lingkungan yang berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap kondisi bangunan, kebersihan lingkungan, ketersediaan air bersih, fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, sistem pembuangan air limbah, pengelolaan sampah, fasilitas cuci tangan, ventilasi, pencahayaan, hingga penerapan higiene dan sanitasi selama proses operasional.
Selain melakukan observasi secara langsung, tim juga memberikan penjelasan mengenai pentingnya setiap komponen kesehatan lingkungan dalam mendukung pelayanan yang aman dan berkualitas. Lingkungan yang bersih dan memenuhi standar kesehatan tidak hanya berfungsi untuk menjaga kenyamanan, tetapi juga menjadi salah satu faktor utama dalam mencegah terjadinya pencemaran, penyebaran penyakit, maupun risiko kontaminasi yang dapat berdampak terhadap kesehatan.
Selama pelaksanaan inspeksi, tim melakukan penilaian secara objektif berdasarkan instrumen yang telah ditetapkan. Hasil penilaian menunjukkan bahwa secara umum SPPG Rembun 2 telah memiliki komitmen yang baik dalam menjaga kebersihan lingkungan serta menjalankan operasional pelayanan. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut agar seluruh persyaratan kesehatan lingkungan dapat terpenuhi secara optimal.
Beberapa temuan yang diperoleh selama inspeksi menjadi bahan evaluasi bersama antara tim pemeriksa dan pengelola SPPG. Seluruh hasil temuan disampaikan secara terbuka disertai penjelasan mengenai alasan perlunya perbaikan serta rekomendasi teknis yang dapat segera dilaksanakan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada pengelola bahwa setiap rekomendasi bukan semata-mata sebagai bentuk penilaian, melainkan sebagai langkah pembinaan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan.
[Gambar] [Gambar]
Melalui diskusi yang berlangsung selama kegiatan, pengelola SPPG Rembun 2 juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam pemenuhan standar kesehatan lingkungan. Dengan adanya komunikasi dua arah tersebut, diharapkan solusi yang diberikan dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan sehingga proses perbaikan dapat dilakukan secara bertahap namun tetap mengacu pada standar yang telah ditetapkan.
Inspeksi Kesehatan Lingkungan Tahap 1 merupakan langkah awal dalam rangkaian proses pemenuhan standar kesehatan lingkungan. Oleh karena itu, hasil inspeksi ini akan menjadi dasar bagi pengelola SPPG untuk melakukan berbagai perbaikan dan melengkapi sarana maupun prasarana yang masih belum sesuai. Setelah seluruh rekomendasi ditindaklanjuti, akan dilakukan penilaian kembali melalui IKL Tahap 2 untuk memastikan bahwa setiap kekurangan telah diperbaiki dan seluruh persyaratan telah terpenuhi.
Puskesmas Siwalan berharap agar seluruh rekomendasi hasil inspeksi dapat segera ditindaklanjuti oleh pengelola SPPG Rembun 2. Komitmen bersama dalam memenuhi standar kesehatan lingkungan merupakan investasi penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan mendukung penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas. Selain itu, penerapan sanitasi yang baik juga menjadi salah satu bentuk upaya promotif dan preventif dalam melindungi kesehatan masyarakat.
[Gambar] [Gambar]
Melalui kegiatan pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan, Puskesmas Siwalan akan terus berupaya meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan di seluruh wilayah kerjanya. Sinergi antara Puskesmas, Dinas Kesehatan, serta seluruh pengelola fasilitas pelayanan diharapkan dapat mewujudkan lingkungan yang memenuhi standar kesehatan, sehingga setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat berlangsung secara optimal, aman, dan berkelanjutan.
Kamis, 2 Juli 2026
Tuberkulosis (TB) masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Sebagai upaya untuk mempercepat penemuan kasus, memastikan keberlangsungan pengobatan, serta mencegah penularan di lingkungan sekitar, Puskesmas Siwalan terus mengoptimalkan kegiatan pelacakan atau tracking TB melalui kolaborasi lintas sektor. Salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan adalah tracking TB yang melibatkan Programmer TB Puskesmas Siwalan bersama Babinsa dan Kader TB MSI (Mentari Sehat Indonesia).
Kegiatan tracking TB merupakan bagian dari strategi aktif dalam menemukan kasus TB di masyarakat. Tim melakukan kunjungan langsung ke rumah pasien maupun kontak erat pasien TB untuk melakukan pemantauan kondisi kesehatan, memberikan edukasi, serta melakukan investigasi kontak. Melalui pendekatan ini, diharapkan individu yang berisiko tertular dapat segera diperiksa dan mendapatkan penanganan yang tepat apabila ditemukan gejala yang mengarah pada TB.
Dalam pelaksanaannya, Babinsa berperan sebagai mitra strategis yang membantu menjangkau masyarakat serta memberikan dukungan sosial kepada pasien dan keluarga. Sementara itu, Kader TB MSI memiliki peran penting sebagai penggerak masyarakat yang membantu melakukan pendampingan, edukasi, dan pemantauan kepatuhan pengobatan pasien TB di wilayah binaannya. Sinergi antara tenaga kesehatan, Babinsa, dan kader diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan program pengendalian TB secara menyeluruh.
Kegiatan ini juga merupakan bagian dari implementasi gerakan TOSS TB (Temukan Tuberkulosis, Obati Sampai Sembuh). TOSS TB merupakan gerakan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menemukan kasus TB sedini mungkin dan memastikan setiap pasien menjalani pengobatan hingga tuntas. Melalui gerakan ini, masyarakat diajak untuk lebih peduli terhadap gejala TB seperti batuk berdahak yang berlangsung selama dua minggu atau lebih, batuk bercampur darah, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, demam berkepanjangan, berkeringat pada malam hari, serta mudah lelah.
Prinsip utama TOSS TB adalah memastikan bahwa setiap orang yang terduga TB segera diperiksa, mendapatkan diagnosis yang tepat, dan menjalani pengobatan sampai sembuh. Pengobatan TB yang tidak tuntas dapat menyebabkan kuman menjadi kebal terhadap obat atau dikenal dengan TB resistan obat, yang membutuhkan pengobatan lebih lama dan lebih kompleks. Oleh karena itu, dukungan keluarga, masyarakat, kader kesehatan, serta petugas kesehatan sangat dibutuhkan agar pasien tetap patuh menjalani pengobatan sesuai anjuran.
Selain melakukan pemantauan dan investigasi kontak, tim juga memberikan edukasi kepada keluarga mengenai cara pencegahan penularan TB. Edukasi tersebut meliputi penerapan etika batuk, penggunaan masker saat diperlukan, menjaga kebersihan lingkungan, memastikan rumah memiliki ventilasi yang baik, serta pentingnya asupan gizi yang cukup untuk mendukung proses penyembuhan. Keluarga juga diimbau untuk tidak memberikan stigma kepada penderita TB karena penyakit ini dapat disembuhkan dengan pengobatan yang teratur dan tuntas.
Melalui kegiatan tracking TB yang dilakukan secara berkelanjutan, diharapkan semakin banyak kasus TB yang dapat ditemukan lebih awal sehingga penularan di masyarakat dapat ditekan. Puskesmas Siwalan berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak dalam mendukung target eliminasi TB di Indonesia. Dengan semangat TOSS TB, mari bersama-sama berperan aktif dalam menemukan kasus TB, mendukung pasien menjalani pengobatan hingga sembuh, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari tuberkulosis.
Rabu, 10 Juni 2026
Puskesmas Siwalan terus berkomitmen dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya pada kelompok usia rentan seperti bayi. Salah satu inovasi layanan yang rutin dilaksanakan adalah Pemeriksaan Kesehatan Anak Terintegrasi (PKAT), yang menjadi langkah strategis dalam memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal sejak dini.
Pemeriksaan Kesehatan Anak Terintegrasi (PKAT) merupakan kegiatan pelayanan kesehatan komprehensif yang difokuskan pada bayi usia tertentu dengan pendekatan terpadu. PKAT tidak hanya sekadar pemeriksaan fisik, tetapi juga mencakup pemantauan tumbuh kembang, evaluasi status gizi, hingga edukasi kepada orang tua.
Melalui pendekatan terintegrasi ini, berbagai aspek kesehatan anak dapat dinilai secara menyeluruh dalam satu rangkaian kegiatan, sehingga lebih efektif dan efisien.
Di Puskesmas Siwalan, kegiatan PKAT dilaksanakan secara rutin setiap hari Selasa pada minggu ke-3 setiap bulan. Pelaksanaan yang terjadwal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat sekaligus memastikan pemantauan kesehatan anak dilakukan secara berkelanjutan.
[Gambar][Gambar]
Sasaran utama dari kegiatan PKAT adalah:
Pemilihan usia ini bukan tanpa alasan. Usia 6 bulan merupakan fase penting dalam kehidupan bayi, karena pada periode ini bayi mulai memasuki tahap pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI), sekaligus menjadi masa krusial dalam pemantauan tumbuh kembang.
Pelaksanaan PKAT memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:
Alur Pelaksanaan PKAT
Kegiatan PKAT di Puskesmas Siwalan dilaksanakan secara sistematis melalui beberapa tahapan, yaitu:
Kehadiran PKAT memberikan berbagai manfaat, antara lain:
[Gambar][Gambar][Gambar]
Puskesmas Siwalan berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat. Melalui PKAT, diharapkan setiap anak mendapatkan haknya untuk tumbuh sehat, cerdas, dan optimal.
Partisipasi aktif orang tua sangat diharapkan dalam setiap pelaksanaan PKAT. Dengan kolaborasi antara tenaga kesehatan dan keluarga, upaya menjaga kesehatan anak dapat berjalan lebih maksimal.
Selasa, 28 April 2026
Sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat, Puskesmas Siwalan terus berkomitmen menghadirkan layanan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga inklusif dan berkeadilan. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah pengembangan Puskesmas Ramah Lansia dan Disabilitas, yang ditujukan untuk memastikan kelompok rentan mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan mudah diakses.
Kelompok lansia dan penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus dalam pelayanan kesehatan. Seiring bertambahnya usia, lansia kerap mengalami penurunan fungsi fisik maupun kognitif, serta lebih rentan terhadap penyakit kronis. Di sisi lain, penyandang disabilitas sering menghadapi hambatan akses, baik secara fisik maupun sosial, dalam memperoleh layanan kesehatan. Menjawab tantangan tersebut, Puskesmas Siwalan berupaya menghadirkan pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan mereka.
Pelayanan Berbasis Kebutuhan Kelompok Rentan
Puskesmas Siwalan memandang bahwa pelayanan kesehatan tidak bisa disamaratakan bagi seluruh pasien. Oleh karena itu, pendekatan berbasis kebutuhan menjadi prioritas utama dalam pelayanan bagi lansia dan disabilitas.
Bagi pasien lansia, Puskesmas Siwalan menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan rutin, pemantauan penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes, serta konsultasi kesehatan yang dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya berfokus pada aspek fisik, pelayanan juga memperhatikan kondisi psikologis lansia, termasuk deteksi dini gangguan kognitif dan kesehatan mental.
Sementara itu, bagi penyandang disabilitas, pelayanan difokuskan pada kemudahan akses dan komunikasi. Petugas kesehatan berupaya memberikan pelayanan dengan pendekatan yang lebih sabar, komunikatif, dan empatik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pasien dapat memahami kondisi kesehatannya dan mengikuti anjuran medis dengan baik.
Peningkatan Aksesibilitas Fasilitas
Dalam mewujudkan puskesmas yang ramah bagi semua kalangan, Puskesmas Siwalan juga melakukan berbagai penyesuaian fasilitas. Upaya ini meliputi penyediaan jalur landai untuk memudahkan pengguna kursi roda, ruang tunggu yang nyaman, serta penataan ruang pelayanan yang lebih mudah dijangkau oleh lansia.
Selain itu, petugas juga siap memberikan bantuan bagi pasien yang membutuhkan pendampingan, mulai dari proses pendaftaran hingga pelayanan medis. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi hambatan yang selama ini dirasakan oleh kelompok rentan saat mengakses layanan kesehatan.
[Gambar][Gambar]
[Gambar]
[Gambar]
Pelayanan yang Humanis dan Berempati
Lebih dari sekadar fasilitas, Puskesmas Siwalan menekankan pentingnya sikap tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan. Pelayanan ramah lansia dan disabilitas tidak hanya diukur dari sarana prasarana, tetapi juga dari cara petugas berinteraksi dengan pasien.
Tenaga kesehatan di Puskesmas Siwalan terus didorong untuk mengedepankan komunikasi yang santun, tidak terburu-buru, serta memberikan penjelasan yang mudah dipahami. Sikap empati menjadi kunci dalam menciptakan suasana pelayanan yang nyaman, terutama bagi pasien yang membutuhkan perhatian lebih.
Kegiatan Promotif dan Preventif
Selain pelayanan di dalam gedung, Puskesmas Siwalan juga aktif melaksanakan kegiatan promotif dan preventif di masyarakat. Kegiatan seperti posyandu lansia, senam lansia, serta edukasi kesehatan rutin menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas hidup kelompok usia lanjut.
Dalam kegiatan tersebut, lansia tidak hanya mendapatkan pemeriksaan kesehatan, tetapi juga ruang untuk berinteraksi sosial, yang sangat penting dalam menjaga kesehatan mental. Hal ini sejalan dengan pendekatan pelayanan yang holistik, yang tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pencegahan dan peningkatan kualitas hidup.
[Gambar]
Peran Keluarga dan Dukungan Lingkungan
Puskesmas Siwalan menyadari bahwa keberhasilan pelayanan kesehatan bagi lansia dan disabilitas tidak dapat berjalan sendiri. Peran keluarga sangat penting dalam mendukung perawatan dan pemantauan kesehatan pasien.
Oleh karena itu, edukasi kepada keluarga juga menjadi bagian dari pelayanan, agar mereka mampu memberikan pendampingan yang tepat. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, tanpa stigma terhadap penyandang disabilitas.
Tantangan dan Upaya Berkelanjutan
Dalam pelaksanaannya, pengembangan Puskesmas Ramah Lansia dan Disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sarana, kebutuhan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta perlunya dukungan lintas sektor.
Namun demikian, Puskesmas Siwalan terus berupaya melakukan perbaikan secara bertahap. Evaluasi layanan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
[Gambar][Gambar]
Komitmen untuk Pelayanan yang Lebih Baik
Melalui berbagai upaya tersebut, Puskesmas Siwalan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya bagi kelompok rentan. Pelayanan ramah lansia dan disabilitas bukan hanya sebuah program, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab dalam memberikan layanan kesehatan yang adil dan merata.
Ke depan, diharapkan semakin banyak inovasi yang dapat dikembangkan untuk mendukung pelayanan yang lebih inklusif. Dengan sinergi antara tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat, Puskesmas Siwalan optimis dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang benar-benar menjangkau semua lapisan masyarakat.
Sabtu, 18 April 2026